BRO. KOTA BOGOR – Rapat kerja Pembahasan RAPBD 2025 yang dilakukan Komisi II DPRD Kota Bogor sekaligus dijadikan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor karena dinilai belum maksimalnya dalam menarik pajak untuk PAD Kota Bogor, Selasa (29/10/2024).
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy yany juga koordinator Komisi II DPRD Kota Bogor, mempertanyakan terkait tunggakan atau piutang wajib pajak yang berdasarkan data SIKD Kemenkeu baru terealisasi 79,59 persen.
“Bapenda harus bisa memaksimalkan pajak-pajak yang belum ditarik agar realisasi pajak daerah bisa 100 persen,”jelas Rusli.
Rusli juga menyoroti pemasukan pajak dari sektor PBB, harus bisa dimaksimalkan realisasinya. Tujuannya untuk meningkatkan PAD Kota Bogor yang akan berkontribusi terhadap meningkatnya APBD Kota Bogor.
“Masih banyak tunggakan dari pajak PBB yang belum dibayarkan dan ini menjadi potensi pendapatan yang sangat besar bagi Kota Bogor,”ujarnya
Rusli pun menekankan bahwa opsen pajak yang saat ini mulai dilimpahkan ke Pemerintah Kota Bogor harus bisa dimaksimalkan oleh Bapenda.
“Bapenda harus lebih kreatif dalam menarik tunggakan pajak PBB. Agar PAD Kota Bogor bisa meningkat dan memberikan dampak positif terhadap struktur APBD Kota Bogor,”pinta Rusli.
Gayung pun bersambut, anggota Komisi II, Akhmad Saeful Bakhri, juga menyoroti terkait kinerja Bapenda harus melakukan evaluasi dalam optimalisasi pendapatan.
Salah satu terobosan yang bisa dilakukan menurut ASB yakni dengan membuka ruang konsolidasi dan koordinasi dengan Dinas terkait lainnya. Hal tersebut bertujuan agar potensi dan peluang serta kendala dan permasalahan dapat dipecahkan bersama-sama melalui strategi program kegiatan Dinas.
“Misal dengan Dinkopukmdagin terkait pajak rumah makan, Disparbud terkait pajak hotel resto cafe hiburan, pajak parkir dengan Dishub dan lainnya,”pungkas ASB.
Editor : Adjet
