“Selain persoalan infrastruktur, Komisi I juga menyoroti kondisi fasilitas kantor kelurahan yang dinilai memprihatinkan. Di tengah tuntutan digitalisasi pelayanan publik, banyak kelurahan hanya memiliki dua hingga tiga unit komputer, bahkan sebagian sudah tidak layak digunakan”
BRO. KOTA BOGOR – Realisasi anggaran kecamatan di Kota Bogor tahun 2025 mencapai rata-rata 95 persen. Capaian ini diapresiasi oleh Komisi I DPRD Kota Bogor, namun di saat yang sama muncul sorotan tajam terkait minimnya fasilitas dasar di tingkat kelurahan serta lambatnya penanganan sejumlah persoalan infrastruktur.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 yang digelar Komisi I DPRD Kota Bogor, Rabu (22/4/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS), menyatakan bahwa secara administratif kinerja penyerapan anggaran tergolong baik, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Secara administratif, pencapaian anggaran 2025 tergolong baik. Namun, angka tinggi ini tidak serta-merta menghapus kendala teknis yang dihadapi para camat,” ujar STS.
Dalam rapat tersebut, para camat menyampaikan berbagai persoalan krusial yang masih dihadapi wilayahnya. Di Kecamatan Tanah Sareal, misalnya, kebutuhan pembangunan flyover di Kebon Pedes dinilai mendesak untuk mengurai kemacetan.
Sementara itu, wilayah Bogor Utara dan Bogor Timur masih bergelut dengan persoalan banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Di Bogor Selatan, longsor di akses jalan Batutulis belum tertangani optimal dan telah terbengkalai hampir satu tahun.
Untuk wilayah Bogor Barat, kondisi relatif lebih stabil dengan progres pembangunan kelurahan di Situ Gede yang dinilai berjalan positif.
Terkait longsor di Batutulis, STS mengungkapkan bahwa proyek alih trase jalan saat ini telah memasuki tahap lelang di tingkat provinsi.
“Kami mendorong eksekusi cepat. Jalan alternatif di Bogor Selatan sangat sempit dan sudah membebani mobilitas warga,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Komisi I juga menyoroti kondisi fasilitas kantor kelurahan yang dinilai memprihatinkan. Di tengah tuntutan digitalisasi pelayanan publik, banyak kelurahan hanya memiliki dua hingga tiga unit komputer, bahkan sebagian sudah tidak layak digunakan.
“Ini anggaran kecil, tapi dampaknya besar. Bagaimana pelayanan bisa cepat jika perangkat dasarnya tidak memadai?” kata STS.
DPRD Kota Bogor menegaskan, ke depan diperlukan penyeimbangan antara capaian serapan anggaran dan pemenuhan kebutuhan riil masyarakat, terutama pada sektor pelayanan dasar di tingkat kelurahan.
Editor : Adjet