Wakil Wali Kota Bogor Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis: “Pemda Harus Hadir di Lapangan”
BRO. SENTUL BOGOR – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan seluruh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) harus membuka diri terhadap proses inspeksi dan monitoring dari pemerintah daerah demi memastikan pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) berjalan sesuai standar.
“BGN sudah instruksikan agar seluruh SPPG membuka diri untuk inspeksi dan monitoring dari pemda,” ujar Dadan dalam kegiatan Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola Program MBG untuk wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025).
Menurut Dadan, kegiatan konsolidasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Koordinasi lintas wilayah sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program. Pengawasan dan evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses produksi maupun distribusi,” tegasnya.
Dadan juga meminta seluruh SPPG segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan masing-masing dalam waktu satu bulan.
“Program ini harus benar-benar menghasilkan menu bergizi seimbang yang aman dikonsumsi, sehingga memberikan efek positif bagi anak-anak Indonesia, mulai dari kandungan hingga remaja,” ujarnya menambahkan.
Ia berharap konsolidasi ini memperkuat kolaborasi dan komitmen seluruh pihak dalam menjalankan program MBG dengan standar tinggi dan akuntabel, demi peningkatan kualitas gizi masyarakat serta kesejahteraan ekonomi lokal.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program nasional.
“Program MBG adalah program pemerintah pusat. Kami pemerintah daerah seratus persen mendukung program ini. Program yang baik ini jangan sampai rusak hanya karena masalah teknis di lapangan. Pemerintah daerah harus hadir dan memastikan SOP berjalan maksimal,” ujar Jenal usai kegiatan.
Editor : Adjet