BRO. KOTA BOGOR – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor. Menurutnya, sisa anggaran di sektor perlindungan sosial menunjukkan belum optimalnya penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada 8 Juli 2026.
Rozi menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program sosial seharusnya dapat terserap maksimal guna membantu warga miskin, anak yatim, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
“Satu rupiah saja SILPA di Dinsos, itu artinya ada warga miskin, anak yatim, atau penyandang disabilitas yang tertunda haknya disampaikan tahun lalu,” kata Rozi Putra, Jumat (10/7/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mempertanyakan penyebab utama masih tersisanya anggaran perlindungan sosial. Menurutnya, seluruh program yang telah direncanakan dan dianggarkan pemerintah harus mampu direalisasikan secara optimal agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menilai keberadaan SILPA menjadi indikator bahwa masih ada warga yang belum memperoleh bantuan atau layanan sosial yang seharusnya diterima.
Selain menyoroti serapan anggaran, Rozi juga meminta Dinas Sosial Kota Bogor menjelaskan proses pemutakhiran data kemiskinan yang digunakan dalam penyaluran berbagai program bantuan.
Komisi IV DPRD Kota Bogor, kata dia, masih menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data penerima bantuan. Salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan adalah perbedaan data desil kemiskinan yang menyebabkan sejumlah anak dari keluarga kurang mampu gagal memperoleh beasiswa pendidikan.
Rozi mendesak Dinsos memastikan telah melakukan verifikasi lapangan atau ground checking terhadap Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) agar data penerima bantuan benar-benar akurat.
“Persoalan data ini tidak hanya berdampak pada bantuan sosial, tetapi juga akses layanan kesehatan hingga beasiswa pendidikan,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bogor meminta Dinas Sosial terus melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala guna meminimalkan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Dengan data yang akurat dan serapan anggaran yang optimal, DPRD berharap seluruh program perlindungan sosial di Kota Bogor dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami meminta Dinas Sosial terus memperbarui dan memvalidasi data agar seluruh program bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” pungkas Rozi.
Editor : Adjet