BRO. KOTA BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengandalkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing untuk menjaga percepatan pembangunan infrastruktur di tengah pemotongan dana transfer daerah sekitar Rp300 miliar.
Skema pembiayaan non-APBD tersebut ditempuh melalui kerja sama dengan pihak swasta, pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), hingga dukungan insentif dan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun lembaga terkait.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, strategi tersebut menjadi salah satu solusi agar pembangunan infrastruktur dan pergerakan ekonomi daerah tetap berjalan meski kemampuan fiskal pemerintah daerah mengalami tekanan.
Hal itu disampaikan Dedie saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) X Badan Pengurus Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi) Kota Bogor di IPB International Convention Center (ICC), Kamis (15/10/2026).
Menurut Dedie, pemotongan dana transfer daerah menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.
“Tantangan kita sekarang adalah anggaran transfer daerah berkurang Rp300 miliar. Persoalan utamanya, bagaimana menggerakkan ekonomi daerah jika pemicunya tidak ada? Oleh karena itu, Pemkot Bogor mencari solusi jangka pendek, menengah, dan panjang melalui creative financing,” ujar Dedie.
Sejumlah Proyek Infrastruktur Andalkan Pembiayaan Non-APBD
Dedie memaparkan sejumlah proyek strategis di Kota Bogor yang memanfaatkan pembiayaan di luar APBD secara penuh.
Pertama, pembangunan Overarm Ciawi 2, yakni akses penghubung keluar Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di kawasan Ciawi. Proyek tersebut memanfaatkan dana CSR Sinarmas Group dengan nilai hampir Rp120 miliar.
Kedua, pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Galuga dan Kayumanis. Masing-masing lokasi direncanakan memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.500 ton sampah per hari, dengan nilai investasi sekitar Rp2 triliun per lokasi.
Dalam skema tersebut, investasi swasta menjadi sumber pembiayaan utama, sedangkan APBD dialokasikan untuk kebutuhan pendukung, termasuk pembebasan lahan dan pembangunan akses jalan.
Ketiga, pembangunan bundaran di kawasan pintu masuk Bogor Selatan menuju kawasan Summarecon. Proyek ini mengandalkan komitmen kontribusi dari pengembang.
Keempat, penataan kawasan Pasar Anyar dan Pasar Kebon Kembang, termasuk pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Salmun. Pembiayaannya memanfaatkan kombinasi dukungan badan usaha milik daerah (BUMD), partisipasi pihak ketiga, serta dana insentif daerah dari Kementerian Dalam Negeri.
Kelima, kelanjutan pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) dari Ciliwung hingga Wangun, termasuk pembangunan jembatan. Pemkot Bogor berencana memanfaatkan skema pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), lembaga pembiayaan infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan.
Dedie Tekankan Transparansi Proyek
Selain mencari sumber pembiayaan alternatif, Dedie menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
Ia menyatakan, Pemkot Bogor terus membenahi sistem pengadaan barang dan jasa agar proses pembangunan berlangsung terbuka, adil, dan akuntabel. Langkah tersebut juga ditujukan untuk memberikan kepastian bagi aparatur sipil negara (ASN) dan kontraktor yang terlibat dalam proyek pemerintah.
“Saya berusaha melindungi teman-teman ASN dan kontraktor. Mari kita tegakkan kode etik dan aturan yang berlaku. Kami di internal Pemkot terus membenahi sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih terbuka, fair, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Irwan M. Nur Pimpin Gapensi Kota Bogor 2026–2031
Dalam Muscab X tersebut, H. Irwan M. Nur terpilih secara aklamasi sebagai Ketua BPC Gapensi Kota Bogor untuk masa bakti 2026–2031.
Dalam pidato perdananya, Irwan menegaskan bahwa Muscab bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan lima tahunan, melainkan momentum evaluasi dan transformasi organisasi dalam menghadapi tantangan sektor jasa konstruksi.
Ia menyoroti kondisi geografis Kota Bogor, mulai dari curah hujan tinggi hingga karakteristik kontur tanah, yang menuntut pelaksanaan pembangunan dengan standar mutu dan manajemen risiko yang baik.
Menurut Irwan, kontraktor lokal harus mengutamakan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta penerapan standar konstruksi yang sesuai ketentuan.
“Membangun infrastruktur di Kota Bogor memiliki tantangan tersendiri. Kami menuntut para pelaku jasa konstruksi lokal untuk mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan mutu. Lewat sinergi bersama Pemkot Bogor, Kadin, dan Dinas PUPR, kami berkomitmen memaksimalkan peran pengusaha serta tenaga kerja lokal agar perekonomian daerah berputar,” ungkap Irwan.
Ia menambahkan, Gapensi siap bersinergi dengan Pemkot Bogor dalam mendukung pembangunan kota yang modern, berkelanjutan, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan identitas budaya.
Melalui kepengurusan baru, Gapensi Kota Bogor diharapkan mampu memperkuat peran pengusaha konstruksi lokal sebagai mitra strategis pemerintah, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur.
Muscab X BPC Gapensi Kota Bogor mengusung semangat “Gapensi Jaya, Bogor Beres, Bogor Maju!” sebagai komitmen untuk memperkuat kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah.
Editor : Adjet