BRO. BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memaparkan komitmen dan strategi penguatan keterbukaan informasi publik dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat di Gedung Jabar Command Center, Kota Bandung, Jumat (6/11/2026).
Presentasi tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Dalam pemaparannya, Dedie menjelaskan berbagai upaya Pemkot Bogor dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik, mulai dari penguatan layanan digital, optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga penyediaan akses informasi secara langsung bagi masyarakat.
Monev KIP merupakan tahapan penilaian terhadap komitmen badan publik dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam proses evaluasi, KI Jawa Barat yang dipimpin Erwin Kustiman dan Egia Riska Fazrin melakukan verifikasi terhadap kelengkapan layanan PPID Utama dan PPID Pelaksana. Penilaian mencakup Daftar Informasi Publik (DIP), regulasi, sarana dan prasarana, serta inovasi digital berbasis kebutuhan masyarakat.
Salah satu inovasi yang dipaparkan adalah Pasti Tuntas dengan Parhan (Pastikan Status Adminduk Tuntas dengan Kerja Sama Paket Registrasi Hak Anak).
Pemkot Bogor juga memperkuat ekosistem keterbukaan informasi melalui 154 aplikasi layanan. Salah satunya Bogor Single Window (BSW), yang menjadi layanan satu pintu atau one gate service untuk mengakses berbagai informasi dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SiBadra.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkot Bogor mempertahankan predikat Badan Publik Informatif yang berhasil diraih pada 2024 dan 2025.
Dedie mengatakan, tantangan keterbukaan informasi publik semakin besar seiring pesatnya perkembangan teknologi. Arus informasi yang semakin cepat menuntut pemerintah untuk mampu menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Pemkot Bogor tidak hanya mengandalkan digitalisasi, tetapi juga menyediakan layanan tatap muka melalui desk informasi di 35 perangkat daerah.
“Saat ini capaian Kota Bogor, khususnya terkait keterbukaan informasi publik, sudah baik di tengah tantangan yang luar biasa. Kita membuat desk di 35 perangkat daerah dan dari sana kehadiran tatap muka maupun permohonan informasi publik tidak begitu banyak. Tahun 2026 ini ada 59 permohonan yang langsung mendatangi desk,” ujar Dedie.
Ia menjelaskan, Pemkot Bogor juga terus mengevaluasi jenis informasi yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. Hasilnya, layanan administrasi kependudukan menjadi salah satu informasi yang paling banyak diakses.
“Kemudian kami dalami apa harapan masyarakat, apa keinginan masyarakat kepada pemerintah. Ternyata dari sekian banyak data informasi yang kita sajikan, masyarakat itu sebenarnya lebih ke urusan-urusan kependudukan, layanan kependudukan,” katanya.
Berdasarkan kebutuhan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor terus meningkatkan kemudahan akses layanan, khususnya untuk pembaruan, penambahan, dan perubahan data kependudukan.
Dedie menilai, masih terdapat warga yang berdomisili di Kota Bogor, tetapi administrasi kependudukannya masih tercatat di daerah asal. Selain itu, ditemukan pula data kependudukan yang belum diperbarui, seperti anak yang telah menikah tetapi masih tercatat dalam kartu keluarga (KK) orang tua dengan status sebagai pelajar.
“Sehingga dengan adanya optimalisasi kita bisa memastikan data informasi yang dibutuhkan masyarakat bisa tersedia,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Dedie juga memaparkan perkembangan pembangunan Command Center Kota Bogor. Fasilitas tersebut nantinya dikembangkan sebagai pusat layanan kedaruratan sekaligus pusat data dan informasi masyarakat yang terintegrasi dengan layanan PPID.
“Ini bagian dari informasi yang dikaitkan dengan pusat PPID Kota Bogor, yaitu di Command Center. Ini akan terus dikembangkan fitur-fiturnya. Semua yang sudah kami lakukan Insya Allah tujuan e-government tercapai,” ucapnya.
Pemkot Bogor berharap penguatan layanan digital, keterbukaan data, serta kemudahan akses informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfo Kota Bogor Ana Ismawati, Kepala Disdukcapil Ganjar Gunawan, Sekretaris Disdukcapil Mugi Lastono, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dian Intannia Lesmana, serta Tim IKP.
Editor : Adjet