“Banggar DPRD menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari beban utang RSUD yang diperkirakan menembus Rp117 miliar hingga akhir tahun, hingga isu wacana pengambilalihan pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat”
BRO. KOTA BOGOR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor menguliti usulan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, Selasa (30/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari beban utang RSUD yang diperkirakan menembus Rp117 miliar hingga akhir tahun, hingga isu wacana pengambilalihan pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menegaskan pihaknya meminta manajemen RSUD untuk melakukan perhitungan ulang struktur belanja, mengingat proyeksi pendapatan pada 2026 diprediksi turun sekitar Rp8 miliar.
“Kami meminta agar struktur belanja dihitung ulang agar sesuai kebutuhan dan bisa menjawab persoalan, terutama penyelesaian pembayaran utang,” tegas Rusli.
Terkait isu pengambilalihan RSUD oleh Pemprov Jabar, Rusli memastikan hal tersebut tidak akan ditindaklanjuti. Menurutnya, Komisi IV DPRD Kota Bogor telah mengonfirmasi langsung ke Dinas Kesehatan Jawa Barat.
“Mekanismenya panjang dan rumit. Pihak Dinkes Jabar memastikan isu itu tidak akan dilanjutkan,” ujarnya.
Banggar DPRD Kota Bogor dijadwalkan melanjutkan pembahasan KUA-PPAS 2026 bersama seluruh dinas dalam sepekan ke depan. Tujuannya memastikan program yang masuk dalam Rencana APBD 2026 sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan RPJMD Kota Bogor.
Editor : Adjet