BRO. Kesemrawutan dan kekisruhan pendataan penerima bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Bogor menuai reaksi beragam dari kalangan masyarakat. Pasalnya, hingga hari kedua atau 16 hari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejumlah sumber bantuan dari pemerintah mulai mengalir ke masyarakat namun banyak yang salah sasaran.
Seperti di Kampung Kedunghalang Talang RT 06/08, Kelurahan Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor sebagai wilayah yang pertama menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari APBD Kota Bogor sebesar Rp500 ribu banyak dikeluhkan.
“Selain sedikit yang menerima, sebagian besar orang mampu (pemilik warung kelontong dan pekerja formal) yang mendapatkan BLT Rp500 ribu dari APBD Kota Bogor itu. Padahal disini ada banyak yang lebih berhak (usia lanjut tak bekerja) dan korban PHK/dirumahkan sejak wabah Covid-19 terjadi,” ujar Nia Kusmayanti, 30, ibu rumah tangga asal Kelurahan Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jumat (01/05/2020).
Tak hanya itu, ia menduga proses pendataan yang dilakukan aparat RT/RW dilapangan sesuka hati atau keluarga terdekatnya saja. “Kalau seperti ini kasihan sama mereka yang bener-bener berhak/membutuhkan. RT nya ditanya malah jawab bilang memang sudah rezeki mereka katanya, harusnya jangan jawab seperti itu,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan, Nelvida, 59, warga Kedunghalang lainnya. Ia mengaku miris dengan bantuan dari Pemkot Bogor banyak yang tak tepat sasaran. “Banyak orang mampu yang masih bekerja formal bahkan pemilik toko menerima BLT. Padahal disini banyak yang sepuh nggak punya pendapatan, sejak lama tak bekerja tapi nggak dapat BLT, maupun sembako dari pemerintah,” ujarnya.
Kasus serupa terjadi di Kampung Pulo Geulis, Kelurahan Babakan Pasar, Bogor Tengah, Kota Bogor. Pasalnya, hampir sebagian besar sumber bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, kementerian sosial maupun Pemkot Bogor hingga hari ke 16 PSBB ini banyak yang belum sampai.
“Kalau seperti ini kita berpendapat, sebaiknya mending tak usah dapat sama sekali daripada bikin ribut antar warga yang dapat dengan yang tidak. Bahkan aparat RT/RW juga malah jadi sasaran kekesalan warga. Kita inginnya kembali normal saja situasinya. Kita bingung listrik, BPJS, dan lain-lain harus tetap bayar, tapi bantuan apapun yang dijanjikan pemerintah tak kunjung tiba,” ungkap Mulyadi, warga RW 04, Kelurahan Babakan Pasar, Bogor Tengah, Kota Bogor.
Ia bingung harus mengadu kepada siapa, jika masih banyak warga yang tak mampu bahkan terpukul sejak ada kasus Covid-19 diwilayahnya. Ia berharap pemerintah serius merespon keluhan masyarakat yang sulit untuk memperoleh makan.
“Menunggu bantuan tak kunjung datang. Kalaupun ada bantuan dari presiden itu langsung sifatnya seperti yang di Sempur, dan di Jalan Raya itu nggak semuanya juga dapat. Kalau seperti ini kita nggak berharap banyak ke pemerintah. Kita ingin situasi kembali normal saja,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyatakan agar masyarakat yang memang seharusnya mendapatkan bansos baik BLT maupun sembako sebaiknya langsung membuat laporan atau pengaduan.
“Saran saya secara kolektif (masyarakat yang tak menerima) untuk (melaporkan) disampaikan ke Desk Pengaduan Bansos Covid-19 di Balaikota Senin (04/05/2020) besok. Sebab data masuk berjenjang dari RT, RW, Kelurahan, Dinsos. Kalau Dinsos nggak punya cukup waktu utk berkreasi sendiri,” ungkapnya, Jumat (01/05/2020) malam.
Ia menghimbau kepada masyarakat yang memang belum dapat bansos maupun bantuan langsung tunai untuk segera melapor, tak perlu lewat aplikasi layanan pengaduan Sibadra atau Salur milik Pemkot Bogor.
“Silahkan datang langsung saja. Seharusnya mereka yang nggak berhak pakai moralitas dan perasaannya jangan pingin ikut daftar ke RT/RW segala. Jadi kalau ada yang melihat masyarakat yang tak berhak/salah sasaran untuk mengadukannya dan foto saja biar bikin mereka malu hati,” paparnya.
Sebelumnya Dedie sempat menyebutkan data penerima bansos yang masuk ke Pemkot Bogor sebanyak 159.162 KK yang dibagi menjadi dua kelompok besar yakni data terpadu keluarga sejahtera (DTKS) sebanyak 71.111 KK dan selebihnya adalah data warga terdampak ekonomi akibat COVID-19 yang belum terdata di DTKS (Non-DTKS).
Rinciannya, sebanyak 41.845 menerima bantuan dari pemeritah pusat melalui program keluarga harapan (PKH), 24.183 menerima bantuan melalui program kartu sembako. Nilainya, Rp200.000 x sembilan bulan. Keduanya adalah kelompok DTKS.
Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial kepada 1.579 KK dari kelompok DTKS dan 29.672 KK dari Non-DTKS, nilainya Rp600.000 x tiga bulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan sosial kepada 8.046 KK (DTKS) dan 38.475 KK (Non-DTKD), nilainya RpRp500.000 x empat bulan, dalam bentuk uang tunai Rp150.000 dan sembako seharga Rp350.000.
“Pemerintah Kota Bogor memberikan bantuan sosial kepada 19.904 KK penerima dari kelompok Non-DTKS, berupa BLT dengan nilai Rp500.000 x empat bulan,” jelasnya.
Penulis : Hari Y
Editor Hari Y
