BRO. JAKARTA – Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir yang digelar di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (17/3/2025). Rapat ini membahas langkah-langkah strategis dalam menangani bencana banjir di Jawa Barat, terutama di wilayah rawan seperti Bogor, Bekasi, dan sekitarnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah telah merumuskan tiga langkah utama untuk menekan risiko banjir dan memperbaiki tata kelola sungai serta sempadannya.
Tiga Langkah Strategis Pengendalian Banjir
1. Penertiban Sempadan Sungai dan Pemukiman
Pemerintah akan menertibkan bangunan yang berada di badan sungai dan sempadannya. Jika bangunan tersebut memiliki alas hak sah, akan dilakukan pengadaan tanah dan ganti rugi sesuai aturan. Saat ini, sekitar 120 rumah di bantaran Sungai Bekasi menjadi prioritas penanganan.
“Bagi warga tanpa alas hak, pendekatan yang manusiawi akan diterapkan. Kami memastikan tidak ada tindakan semena-mena dalam proses ini,” ujar Nusron Wahid.
2. Revitalisasi Situ dan Pengembalian Fungsi Alami
Revitalisasi situ menjadi agenda utama, terutama terhadap 32 situ di Bogor dan Bekasi yang telah hilang akibat alih fungsi lahan. Pemerintah berkomitmen mengembalikan fungsi alami situ untuk mengurangi potensi banjir dan menjaga ekosistem.
3. Revitalisasi Irigasi dan Pembangunan Bendungan
Pemerintah juga akan mempercepat pembangunan bendungan dan perbaikan sistem irigasi.
Proses penetapan lokasi (penlok) ditargetkan selesai pada April, sementara pengadaan tanah rampung pada Mei. Jika sesuai jadwal, konstruksi proyek dapat dimulai pada Juni 2025.
“Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak banjir secara signifikan dan memperbaiki tata ruang wilayah,” tambah Nusron.
Dukungan Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam menangani banjir secara komprehensif.
Menurutnya, solusi yang ditawarkan kini lebih teknis, bukan sekadar bantuan darurat.
“Ini adalah langkah maju bagi Jawa Barat. Dengan rencana ini, rehabilitasi bencana bisa lebih terintegrasi,” ungkap Dedi.
Dedi juga menyoroti pentingnya perlindungan lahan dan ekosistem sebagai upaya jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat akan menerbitkan Peraturan Gubernur yang melarang alih fungsi lahan di seluruh wilayahnya.
“Kami ingin memastikan bahwa kawasan hutan, sawah, dan situ tetap terjaga. Regulasi ini juga akan mendukung ketahanan pangan di Jawa Barat,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan pengendalian banjir di Jawa Barat bisa lebih efektif, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan.
Editor : Adjet
