BRO. KOTA BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memberantas premanisme, termasuk melarang aktivitas mengamen di persimpangan lampu merah dan di dalam angkutan kota (angkot).
Larangan tersebut disampaikan Dedie dalam Rapat Pimpinan (Rapim) lingkup Pemkot Bogor di Balai Kota, Selasa (8/4/2025). Ia menyebut aktivitas pengamen kerap menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak aman bagi masyarakat dan wisatawan.
“Satgas Pemberantasan Premanisme ini adalah bukti nyata bahwa Pemkot Bogor hadir dan terus berprogres melindungi rasa aman dan nyaman warga,” ujar Dedie.
Untuk menampung kreativitas seniman jalanan, Dedie memerintahkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) untuk segera menyiapkan ruang berekspresi di taman-taman kota.
“Saya minta Kadisperumkim segera siapkan spot khusus di taman-taman kota agar seniman jalanan bisa berekspresi dengan layak,” tegasnya.
Dedie berharap, ke depan tidak ada lagi aktivitas mengamen di angkot maupun di lampu merah. Ia ingin agar para pengamen bisa bertransformasi menjadi seniman jalanan yang tampil di ruang-ruang publik yang telah disediakan pemerintah.
“Silakan berekspresi di spot-spot taman kota seperti di luar negeri. Dengan begitu, sebutannya bukan lagi pengamen, tapi seniman jalanan,” katanya.
Sebagai solusi tambahan, Dedie juga menginstruksikan dinas terkait untuk memetakan restoran, kafe, rumah makan, dan tempat kuliner lainnya yang bisa menjadi ruang alternatif bagi para musisi jalanan.
Sementara itu, pembentukan dan aksi Satgas Pemberantasan Premanisme menuai reaksi dari komunitas seniman jalanan. Pendiri Rumah Kreatif Keboen Sastra, Herie Syahnilla Putra, menyayangkan razia yang menyamaratakan antara pelaku premanisme dan seniman.
“Kami ini bukan preman. Kami seniman yang mengais rezeki secara halal di jalanan,” tegas Herie.
Meski demikian, Herie tetap mendukung upaya pemberantasan premanisme dan larangan mengamen di angkot, selama Pemkot menyediakan solusi yang adil bagi para seniman jalanan.
Editor : Adjet
