“Bagaimana bisa sejarah Tatar Sunda dimulai dari Sumedang lalu berakhir di Kota Bandung hanya dengan melewati sembilan kabupaten/kota. Ini sama saja mengajarkan sejarah Sunda yang salah kepada masyarakat Jawa Barat,” tegas Maulana.
BRO. BANDUNG – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Milangkala Tatar Sunda dan program Sekolah Maung dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung, Senin (11/5/2026).
Menurut Maulana, perayaan Milangkala Tatar Sunda dinilai ahistoris dan berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat terkait sejarah Sunda.
Ia menyoroti rangkaian acara yang digelar selama 16 hari, mulai 2 hingga 18 Mei, yang disebut hanya merujuk pada tanggal 18 Mei 669 Masehi tanpa dasar referensi sejarah yang jelas.
“Bagaimana bisa sejarah Tatar Sunda dimulai dari Sumedang lalu berakhir di Kota Bandung hanya dengan melewati sembilan kabupaten/kota. Ini sama saja mengajarkan sejarah Sunda yang salah kepada masyarakat Jawa Barat,” tegas Maulana.
Baca Juga : Represif di Acara Budaya Bogor, Wartawan Diusir dan Dibentak Saat Ambil Foto Gubernur KDM
Ia meminta pemerintah segera memperbaiki narasi sejarah yang disampaikan kepada publik dan melibatkan para ahli sejarah Sunda dalam penyusunan referensi resmi.
Selain itu, Maulana juga mempertanyakan transparansi anggaran kegiatan tersebut. Ia menyebut estimasi anggaran mencapai Rp2,7 miliar untuk empat kabupaten, sementara lima daerah lainnya belum dijelaskan sumber pembiayaannya.
Menurutnya, pernyataan pemerintah yang menyebut kegiatan tidak menggunakan APBD bertentangan dengan fakta bahwa acara tersebut masuk dalam perencanaan pemerintah daerah.
Baca Juga : Satpol PP Kota Bogor Minta Maaf ke Wartawan usai Insiden Peliputan Kirab Mahkota Binokasih
“Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan. Jangan sampai bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
Maulana juga menilai pesta budaya tersebut tidak menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat Jawa Barat yang masih menghadapi persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga pemulihan pascabencana.
Ia meminta pemerintah menghentikan kegiatan seremonial tersebut dan mengalihkan fokus pada penyusunan buku sejarah Sunda yang akurat untuk dipelajari pelajar SD, SMP, SMA hingga masyarakat umum.
“Biarkan masyarakat mencintai budaya Sunda berdasarkan referensi sejarah yang jelas, bukan karena romantisme semata,” katanya.
Editor : Adjet