“Literasi digital pertanian masih menghadapi hambatan besar, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)”
BRO. KOTA BOGOR – Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian (BB Pustaka) menggelar Forum Komunikasi Perpustakaan dan Literasi Pertanian (FKP) 2025 pada 19–20 November 2025 di Auditorium Utama Ir. Sadikin Sumintawikarta, Kota Bogor.
Kegiatan nasional ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kebijakan dan arah pembangunan literasi pertanian berbasis digital guna mendukung terwujudnya SDM pertanian unggul dan swasembada pangan.
Salah satu agenda utama FKP 2025 adalah Diskusi Paralel bertema “Transformasi Perpustakaan dan Literasi Digital Pertanian untuk SDM Unggul dan Swasembada Pangan.” Diskusi ini menyoroti peningkatan layanan perpustakaan berbasis kebutuhan pengguna serta pemanfaatan literasi digital oleh penyuluh dan petani agar lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap teknologi pertanian modern.
Diskusi dipandu oleh Chaerul Umam dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas), menghadirkan dua narasumber yaitu Salamun Ababil dan Hani Purwanti dari Komdigi Perpusnas.
Transformasi Digital Dinilai Mendesak
Ketua Kelompok Perpustakaan dan Literasi BB Pustaka, Widaryono, menegaskan bahwa transformasi digital di sektor perpustakaan pertanian kini menjadi kebutuhan mendesak.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Melalui layanan e-resources, penyuluh dan petani dapat mengakses ilmu kapan saja dan dari mana saja,” ujarnya, Kamis (20/11).
Ia menambahkan bahwa tantangan utama bukan hanya ketersediaan konten digital, tetapi pemerataan akses internet hingga level desa. Program jaringan internet dari kementerian, kata Widaryono, harus dimanfaatkan maksimal untuk mendorong literasi kelompok tani.
“Di banyak desa jaringan internet sudah tersedia. Ini membuka jalan agar materi digital perpustakaan dimanfaatkan secara cepat dan tepat, bahkan hingga wilayah terpencil,” kata dia.
Perpusnas: Tantangan Besar di Wilayah 3T
Perwakilan Perpusnas, Salamun Ababil, mengungkapkan bahwa literasi digital pertanian masih menghadapi hambatan besar, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Masih ada daerah yang terkendala jaringan dan minim bahan bacaan. Dibutuhkan kolaborasi kuat antara pusat, daerah, hingga swasta untuk mewujudkan pemerataan akses literasi pertanian,” tegasnya.
Menurut Salamun, peningkatan literasi daerah dapat diukur melalui indeks literasi dan ketersediaan koleksi. Ia menyebut banyak daerah yang masih membutuhkan tambahan bahan bacaan dan akses teknologi memadai. Perpusnas, lanjutnya, terus membina perpustakaan di seluruh Indonesia untuk mendorong kebijakan berbasis data literasi.
Komdigi: Digitalisasi Harus Menjawab Kebutuhan Pengguna
Narasumber lainnya, Hani Purwanti, menekankan bahwa digitalisasi perpustakaan pertanian bukan sekadar menyediakan platform, tetapi memastikan layanan yang diberikan benar-benar relevan.
“Digitalisasi adalah fondasi utama modernisasi pertanian. Data literasi, akses digital, dan kesinambungan layanan harus terus ditingkatkan agar penyuluh dan petani mampu memanfaatkan informasi untuk mendukung produktivitas dan swasembada pangan,” ujar Hani.
Diharapkan Lahirkan Rumusan Kebijakan Nasional
Melalui FKP 2025, BB Pustaka menargetkan lahirnya rumusan kebijakan, strategi, dan langkah konkret untuk mempercepat transformasi digital literasi pertanian melalui kolaborasi lintas lembaga. Output kegiatan ini diharapkan memberi dampak langsung hingga tingkat desa dan memperkuat visi Indonesia membangun pertanian maju, mandiri, dan modern.
FKP 2025 menjadi momentum penting untuk memastikan pemerataan akses literasi pertanian di seluruh Indonesia, sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional di era digital.
Editor : Adjet