Gegara Inpres,  Pemkot Bogor Pangkas Anggaran Rp50 M

BRO. KOTA BOGOR – Pendapatan Anggaran  Daerah (PAD ) Kota ‘Hujan’ dipastikan akan mengalami penurunan pendapatan terutama dari sektor pajak hotel, restoran, dan parkir hotel  akibat adanya inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

“Biasanya kementerian dan lembaga  dihari libur atau weekday menggelar rapat disejumlah hotel di Kota Bogor.  Namun dengan  adanya efisiensi, sudah tidak ada lagi,” ungkap Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Anang Yusuf kepada wartawan belum lama ini

Bahkan Anang memprediksi  Kota Bogor akan mengalami penurunan pendapatan dari sektor itu kurang lebih sebesar 30 persen.

“Hal ini juga dibahas di Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), mereka juga memprediksi mengalami penurunan,” ucapnya

Lantas, upaya lain adalah menggenjot  peluang PAD  dari  sektor retrebusi yang selama ini belum terserap  maksimal

Dalam hal ini, menurut Anang,  Bapenda akan melakukan ekstensifikasi wajib pajak (WP) dengan meningkatkan pembayaran WP, kemudian  pengawasan pemeriksaan ekstra, termasuk memasang plang WP untuk menaikan kepatuhan.

“Cara seperti itu harus dilakukan, karena kita tak boleh menaikan tarif dan memungut pajak baru,” tandasnya.

Sementara Pemkot Bogor melakukan efesiensi anggaran hingga Rp50 miliar pada tahun ini, menyusul adanya Inpres terkait efisiensi anggaran.

“Efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas biaya perjalanan dinas, pengadaan ATK termasuk paket meeting dan kegiatan seremonial “ungkap  Kepala BKAD Kota Bogor, Denny Mulyadi dalam keterangannya kepada awak media

Selain itu, Denny  menyebut belanja honorarium dalam FGD  yang dinilai tidak optimal juga dipangkas.

Bahkan efisiensi anggaran sebesar Rp50 miliar diakui Denny telah digeser ke dalam kas daerah.

Sedangkam untuk  pengalokasian ulang  dan penyusunan RKPD dalam pembahasan APBD Perubahan 2025 akan  dimulai pada bulan Maret ini

“Jadi,  anggaran  lebih difokuskan untuk  alokasi belanja untuk pelayanan publik. Misalnya, perbaikan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun sekolah,” ujar Denny

Editor : Adjet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *