Duh, Ada 24 Ribu KK Terdata Justru Tak Terima Dana Bansos Covid-19

BRO. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyebut dana bantuan sosial (bansos) APBD Kota Bogor sebesar Rp46 miliar berpotensi tak terserap maksimal. Hal ini merupakan dampak dari verifikasi data penerima bansos yang semrawut (ganda dan tak tepat sasaran). Selain itu, Ia pun memperkirakan ada sekitar 24 ribu kepala keluarga (KK) yang sudah terdata namun tak menerima atau mencairkan dana tersebut.

“Pertama kami melihat bahwa dari penyaluran tahap pertama ketika ada verifikasi data dan kemudian ditemukan banyak data warga tidak layak menerima yang sudah dicoret dan cleansing oleh Pemkot. Jumlahnya ada sekitar 19 ribu menjadi 17 ribu penerima. Pada tahap kedua hari ini pun sama jumlah penerimanya,” ungkap Atang saat meninjau penyaluran bansos Covid-19 tahap II bersama Wali Kota Bogor Bima Arya di Kelurahan Sempur dan Panaragan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin (20/07/2020).

Menurutnya, untuk bansos yang bersumber dari APBD Kota Bogor ini dianggarkan sebesar Rp46 miliar dengan rincian kuota penerima sebanyak 23.000 yang masing-masing mendapatkan bantuan Rp500.000 selama empat bulan atau empat kali. Di tahap pertama, dari alokasi 23.000 itu ternyata hanya bisa di SK-kan sekitar 19.000 penerima.

“Ternyata pada saat penyaluran ditemukan juga adanya data ganda, tidak layak dan lain sebagainya sehingga clear and clean yang tersalurkan 17.000. Dengan kata lain ada sisa kuota untuk sekitar 6.000 penerima lagi,” jelasnya.

Sisa kuota tersebut, lanjut Atang, harus bisa diserap dengan baik kepada warga yang berhak dan sudah betul-betul terverifikasi secara faktual sehingga masyarakat yang terdampak secara ekonomi selama pandemi kemarin dan juga saat ini bisa betul-betul terjangkau.

Ia menceritakan, pada setiap tahap penyaluran ada sisa kuota hampir 6.000 penerima. Jika dikali 4, lanjutnya, berarti total ada sisa kuota 24.000.

“Nah, ini yang sedang kita carikan dari data yang sudah di verifikasi secara faktual layak menerima tapi belum menerima, ini akan kita masukan untuk kemudian menyerap yang kuota 24.000 tadi. Artinya total dana Rp46 miliar yang sudah disiapkan oleh Pemkot dan sudah disetujui oleh DPRD sebagai jaring pengaman sosial ini bisa diserap secara optimal nantinya,” ujarnya.

Selain mencari penerima yang layak, verifikasi faktual juga diharapkan mencoret daftar KK yang sebelumnya menerima namun saat ini sudah kembali bekerja dan berpenghasilan.

“Perlu verifikasi lagi. Intinya, dana akan diserap optimal walaupun saat ini baru 17.000 setiap bulannya, masih ada serapan sisa nanti akan disalurkan ditahap ketiga dan keempatnnya secara optimal sehingga tidak ada dana tersisa,” kata Atang.

Jika hasil verifikasi tadi masih menyisakan anggaran, kata Atang, akan dilakukan refocusing. “Karena ini BTT bisa kita alihkan untuk pemberdayaan ekonomi. Ekonomi ini juga sangat penting, selain juga penangan kesehatan,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut bahwa saat ini Dinas Sosial sedang melakukan proses verifikasi terhadap pemenuhan kuota bansos agar tepat sasaran serta akan dibahas bersama DPRD untuk segera didistribusikan.

“Pemkot Bogor bersama dengan DPRD akan membahas lagi ebih detail guna membicarakan secara teknis penyalurannya bagaimana dan seperti apa,” ujarnya.

Penulis : Redaksi Bro
Editor   : Hari YD