BRO. Lurah Panaragan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Manan Tampubolon beberkan sengkarut data penerima bantuan sosial (bansos) untuk warganya yang terdampak pandemi covid-19. Juga penanganan untuk mengakuratkan data penerima bansos agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
“Salah satu masalah, kenapa di Kota Bogor penerima bansos bisa tidak sesuai kategori dan double, hal itu terjadi karena ada sebagian warga sudah tercatat di Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Beras Sejahtera (Rastra). Kemudian masuk lagi didata penerima bantuan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Bogor,” ungkap Manan, Rabu (20/05/2020).
Baca Juga : Pemkot Bogor Akui Ada 6000 Penerima Ganda Bansos
Ia menambahkan, selain masalah data penerima bansos yang tercatat double, ada juga data penerima bantuan berstatus pensiunan PNS (pegawai negeri sipil) dan warga yang sudah berpindah domisili.
Lebih lanjut, ada juga kasus lain seperti 41 KPM di Kelurahan Panaragan yang tidak sesuai menerima bansos, kemudian pihaknya usulkan untuk diganti nama penerimanya.
Baca Juga : Banyak Warga Tak Terdata Bansos, Bima Galang Dana Lewat Program Keluarga Asuh
“Pengganti penerima bansos sudah berdasarkan data dari kelurahan yang memang sesuai kategori dan belum tercover bantuan dari mana pun. Supaya pada bulan berikutnya warga tersebut tercatat dan menerima bantuan,” jelas dia.
Masih kata Manan, untuk kendala selanjutnya soal penerima PKH dan BPNT (bantuan pangan nontunai) dari Kementerian Sosial. Mayoritas warga menuliskan nama ibu atau istri bukan nama kepala keluarganya. Sementara ketika pihaknya melakukan pendataan bansos terdampak covid-19, pengurus RT dan RW melampirkan nama kepala keluarganya.
Baca Juga : Menteri Sosial Pastikan Bansos untuk Korban PHK dan Warga Terlantar
“Disitu ada kemungkinan nama yang terdaftar tidak terverifikasi dengan teliti itu dan menyulitkan saat memverifikasi validasi data penerima bansos. Ditambah waktu diberikan hanya satu sampai tiga hari untuk melakukan pendataan yang jumlahnya ribuan, data tersebut langsung disampaikan ke Dinsos Pemkot dan Pemrov Jabar itu hambatannya,” beber Manan.
Menurutnya, Pemkot terus melakukan verifikasi penerima bansos tersebut melalui aplikasi Sistem Kolaborasi dan Partisipasi Rakyat (Salur) milik Pemkot Bogor yang bisa diakses di salur.kotabogor.go.id.
“Saya harap ketika ada penyaluran bansos pihak kelurahan dilibatkan lagi untuk proses verifikasi. Supaya kita tahu warga mana yang dapat dan belum juga yang tidak. Jadi bisa kita perbaiki dan tidak salah sasaran penyalurannya juga sesuai kategori,” teganya.
Baca Juga : Bansos Corona Kota Bogor Banyak Salah Sasaran, Dedie : Foto dan Laporkan!
Ia juga menjelaskan, pendataan warga Kelurahan Panaragan yang terdampak covid-19 dan sesuai dengan kategori penerima bantuan sudah dilakukan sejak Maret 2020. Pendataan terbaru semuanya masuk ke dalam usulan non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data usulan Non DTKS Kelurahan Panaragan akibat terdampak covid ini jumlahnya 791 KK.
“Jika dirinci jumlah warga Kelurahan Panaragan yang masih menunggu pencairan bansos sebagai berikut, program perluasan BPNT Akibat covid-19, 130 KPM. Program bansos Provinsi Jabar dari non DTKS, 240 KPM, program bansos Kemensos dari DTKS, 2 KK dari non DTKS, 41 KK,” tuntasnya.
Penulis : R. Dewantara
Editor : Hari YD
