BRO. KOTA BOGOR – Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengingatkan ada empat langkah yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bogor, agar bisa mempercepat atasi lonjakan kenaikan harga beras menjelang bulan Ramadhan dan lebaran Idul Fitri tahun ini.
“Langkah pertama, Pemkot minta gelontoran beras dari Bulog. Selain stok reguler, Bulog punya cadangan beras pemerintah yang bisa disalurkan dalam kondisi darurat seperti sekarang,” jelas Ketua Dewan, Atang Trisnanto kepada pers menyoal antisipasi kenaikan harga beras di Kota Bogor.
Menurutnya, jelang Ramadhan dan lebaran, harga beras terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat. “Hemat saya, ada 4 langkah setidaknya untuk mengatasi ini, terutama merilis cadangan beras pemerintah (CBP),”katanya
Seperti pernyataan Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan saat ini pemerintah memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton beras. Menurut Zulkifli, jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras.
Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.
Disebutkan, harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram, diedarkan di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah.
“Pemerintah tidak boleh berlama-lama membiarkan harga beras tinggi. Segera banjiri pasar dengan beras kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Proses ini harusnya bisa cepat karena rantai pasoknya sudah jelas,”tegasnya
Langkah kedua yang perlu dilakukan Pemkot Bogor, ungkap Atang adalah memastikan kendala distribusi diurai dengan cepat dengan adanya Badan Pangan Nasional yang dapat terkoneksi dengan beberapa kementerian dan lembaga sekaligus untuk memotong rantai distribusi dari pemasok hingga sampai ke pasar.
Pemerintah, dapat mempergunakan berbagai teknologi informasi untuk memantau jalannya distribusi pangan, khususnya beras sehingga meminimalisir potensi penimbunan, waktu pengiriman dan moda transportasi pengiriman yang tepat di tengah cuaca musim penghujan yang berlangsung sudah sejak akhir tahun 2023 hingga awal 2024 ini.
“Kita punya lengkap lembaga dan kementerian yang membidangi masalah pangan, ada Bapenas, Bulog, Kemendag dan Kementan. Sudah saatnya kontrol masalah distribusi dapat dipecahkan dengan cepat hasil kolaborasi antar lembaga dan bantuan teknologi,” katanya.
Langkah ketiga, sambil menunggu masalah distribusi ke pasar terurai, operasi pasar pangan murah yang dilakukan pemerintah melalui Bulog bekerja sama pemerintah daerah lebih masif karena keterjangkauan daya beli masyarakat sangat penting untuk menghindari gejolak ekonomi dan sosial masyarakat jelang Ramadan ini.
Untuk di Kota Bogor, Pemkot bekerja sama Perum Bulog sudah mempersiapkan operasi pasar murah beras SPHP Bulog Siaga di 14 titik kelurahan dari 68 kelurahan yang ada di 6 kecamatan se – Kota Bogor dengan menggelar Operasi Pasar mulai Selasa (20/2) hingga Jumat (8/3).
Namun demikian, Atang menyarankan Operasi pasar itu perlu ada tambahan titik jelang Ramadhan untuk menjaga meratanya daya beli masyarakat.
“Masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah itu tersebar di semua wilayah Kota Bogor. Operasi pasar perlu menyentuh semua warga yang membutuhkan di semua wilayah,”imbuh Atang
Terakhir, langkah keempat mendorong pemerintah dan pihak terkait dapat mengantisipasi penimbunan beras jelang Ramadhan dengan terus berkeliling ke agen-agen agar tidak ada celah oknum dapat membeli dalam jumlah banyak.
“Kita harus pastikan tidak ada potensi penimbunan beras di agen maupun oleh oknum yang membeli dalam jumlah banyak di situasi ini,” pungkasnya.
Editor : Adjet
