BRO. Ketua MPR RI Bambang Sosatyo menegaskan bahwa ancaman nyata Pancasila saat ini adalah adanya upaya disintegrasi bangsa dengan membenturkan Islam dan Nasionalisme. Selain itu, upaya memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa juga muncul dari gerakan radikalisme terorisme yang menyusup di kalangan milenial.
“Ancaman nyata Pancasila saat ini adalah upaya memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa, seperti membenturkan Islam dan Nasionalisme yang semakin nyata. Belum lagi gerakan radikal terorisme serta upaya disintegrasi bangsa di Papua yang sampai saat ini terus dilakukan. Alhamdulillah aparat TNI Polri dengan sigap dan cepat melakukan antisipasi upaya tersebut,”ujar Bamsoet, saat menjawab pertanyaan Anggota KPU Kabupaten Bogor, Herry Setiawan dalam diskusi yang digelar Yayasan Pelangi Nusantara Abadi di Gedung MPR RI, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020 melalui daring dan menerapkan protokol kesehatan dengan dimoderatori Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Idham Holik.
Bamsoet menjelaskan bahwa saat ini upaya menciptakan instabilitas yang menjadi sarana melakukan gerakan sipil yang dapat mengganggu ketertiban nyata terjadi. Seperti yang terjadi di beberapa negara salah satunya imbas dari wabah Covid-19.
“Kita lihat di Amerika, Brasil dan India sudah mulai terjadi krisis sosial yang nanti dapat berujung pada krisis politik. Ini yang tidak boleh sampai terjadi di negara kita. Timortimur saat itu diinfiltrasi pihak asing untuk memisahkan dari Indonesia dan akhirnya saat ini mereka memiliki masalah ekonomi, berbeda jauh dengan kondisi saat bersama Indonesia. Hal-hal semacam ini yang perlu dipahami kalangan milenial,”ujarnya.
Maka dari itu, Bamsoet mengajak semua pihak untuk memasang telinga dan antena yang tinggi untuk mengantisipasi disintegrasi bangsa. Dalam kesempatan itu, politikus Golkar ini juga menambahkan bahwa perlu antisipasi atas gerakan dan pikiran-pikiran komunisme yang saat ini nampak nyata meskipun tidak terlihat.
“Seperti yang ditanyakan Mas Herry tadi, usulan RUU HIP saat ini banyak menimbulkan prokontra dan sikap MPR tegas meminta agar RUU itu ditarik dan saat ini sedang dibuat rancangan baru yang lebih spesifik mengatur seperti yang intepretasi terhadap Pancasila dan lebih mengatur soal lembaga BPIP seperti BP7 atau P4 yang dulu dibubarkan. Bocorannya sudah ada perubahan 17 pasal dan sudah tidak ada kalimat seperti Ketuhanan yang berkebudayaan, jadi lebih spesifik mengatur soal lembaga,”kata Bamsoet yang menjelaskan bahwa hal itu perlu dilakukan MPR RI sebagai pengatur cuaca di Indonesia agar tetap kondusif. “Kalau cuaca hujan jangan sampai ada yang kebanjiran, kalau kekeringan harus ada hujannya. Begitu pula dengan RUU HIP agar tidak dimanfaatkan menjadi ajang adudomba, maka kami minta ini diminta diakhiri.”
Langkah konkrit MPR RI ke depan dalam menyikapi RUU HIP adalah dengan mendatangi semua tokoh agama dan meminta pandangan apakah masih diperlukan atau perlu diubah. Termasuk meminta apakah perlu adanya amandemen UUD 1945 dengan memasukkan perlunya seperti garis besar haluan negara (GBHN). “Haluan negara ini penting agar arah negara kita menjadi lebih jelas, jangan sampai ganti presiden ganti kebijakan. Jadi nantinya siapapun presidennya tetap menjalankan program yang sudah ditetapkan dalam haluan negara,” tandasnya.
Bamsoet sebelumnya juga memaparkan hasil survei independen bahwa saat ini 20 persen PNS menolak ideologi Pancasila. “Saya tidak tahu mengapa karena ini survei independen. Ini fakta hari ini, oleh karena itu kita tetap harus memerkuat Pancasila di semua kalangan. Termasuk kalangan milenial dengan 64 juta orang yang perlu terus diperkuat. Jangan ngaku milenial kalau tidak tahu Pancasila,”tandas Bamsoet.
Penulis: Ega
Editor: Hari YD
