“Komisi II juga menuntut kepastian revitalisasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor, termasuk roadmap bisnis PPJ untuk lima tahun ke depan”
BRO. KOTA BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor mendesak Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) meningkatkan profesionalisme pengelolaan pasar guna menekan kebocoran pendapatan yang selama ini menurunkan laba perusahaan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menegaskan bahwa PPJ masih dibebani kewajiban pembayaran utang hingga akhir tahun depan.
“Hingga akhir tahun depan, Perumda PPJ masih harus menuntaskan kewajiban pembayaran hutang,” tegasnya.
Menurutnya, sisa beban utang sebesar Rp1,1 miliar dapat diselesaikan pada 2026. Setelah itu, PPJ diharapkan mulai menunaikan kewajiban baru, yakni memberikan deviden kepada Pemkot Bogor pada 2027 sebagai kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sorotan itu muncul dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bogor bersama Perumda PPJ terkait capaian kinerja, rencana bisnis, dan target 2026, Rabu (10/12/2025).
Komisi II juga menuntut kepastian revitalisasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor, termasuk roadmap bisnis PPJ untuk lima tahun ke depan.
“Harus ada kepastian dari rencana revitalisasi Pasar Bogor. Karena itu menjadi kehilangan pendapatan yang sangat besar,” ujar Hasbi.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, meminta PPJ menyusun kajian strategis agar mampu bersaing dengan pasar terbuka di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya transaksi belanja daring.
“Saya berharap PPJ terus meningkatkan kinerjanya, membuat kajian, serta mengelola pasar dengan lebih efektif dan efisien untuk menghadapi maraknya jual beli daring. Harus ada inovasi agar pasar-pasar tetap hidup,” pungkasnya.
Editor : Adjet