BRO. KOTA BOGOR – Pemkot Bogor diminta untuk mendorong untuk segera mencairkan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk para korban bencana sebab realisasi serapan anggaran masih sangat minim.
“Apalagi di Oktober ini, akibat cuaca ekstrem menyebabkan ada 85 bencana di Kota Bogor dan perlu segera ditangani oleh Pemkot Bogor melalui BPBD Kota Bogor,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy,Kamis (17/10 )
Bahkan Rusli meminta kepada Pemerintah Kota Bogor untuk memaksimalkan serapan anggaran BTT yang ditujukan untuk menanggulangi bencana dan memperbaiki infrastruktur akibat bencana.
Sebab berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serapan Belanja Tidak Terduga (BTT) masih 0,33 persen atau Rp310 juta dari pagu anggaran sebesar Rp92,11 miliar.
Rusli juga menekankan pentingnya penyaluran BTT untuk para korban bencana, selain untuk memastikan tidak ada bencana susulan di lokasi, tetapi juga memaksimalkan serapan anggaran agar tidak terjadi SILPA.
Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, dari 85 bencana yang terjadi terdapat 72 rumah terdampak dengan klasifikasi 31 rusak ringan, 26 rusak sedang dan 15 rusak berat.
Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, dari 85 bencana yang terjadi terdapat 72 rumah terdampak dengan klasifikasi 31 rusak ringan, 26 rusak sedang dan 15 rusak berat.
Dengan demkian, Pemkot Bogor agar segera menindaklanjuti SK kebencanaan yang dikeluarkan oleh BPBD agar pelaksanaan pembangunan bisa langsung dikerjakan dan tidak menjadi tanggungan di tahun berikutnya. Hal tersebut tentunya memerlukan sinergitas dan kecepatan pelaksanaan dari dinas-dinas teknis yang ada seperti Dinas PUPR dan Disperumkim Kota Bogor.
“Jadi dinas teknis harus segera melayani masyarakat yang kesulitan. Jangan sampai SK kebencanaan ini tidak ditindaklanjuti dan menjadi tanggungan di tahun berikutnya, seperti yang terjadi di tahun 2022 lalu. Nantinya laporan terkait BTT ini akan kami tindaklanjuti didalam rapat kerja komisi-komisi, sebab kami ingin memaksimalkan fungsi dan tugas DPRD Kota Bogor,” tutup Rusli.
Editor : Adjet