BRO. JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan informasi yang menyebut penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan merupakan hoaks. BGN menegaskan seluruh layanan MBG, termasuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi yang menyebut sejumlah SPPG berpotensi menghentikan operasional karena keterbatasan dana. BGN menegaskan kabar tersebut bukan kebijakan resmi lembaga dan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh mitra pelaksana program.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan hingga saat ini tidak ada instruksi penghentian operasional dapur MBG di seluruh Indonesia. Program strategis nasional itu, kata dia, tetap berjalan dan terus melayani para penerima manfaat.
“Kami menegaskan bahwa informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi dari BGN terkait penghentian operasional,” ujar Nanik di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Nanik, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program Makan Bergizi Gratis meskipun terdapat dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran. Program tersebut bahkan terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah.
BGN mengimbau seluruh mitra, yayasan, pengelola SPPG, pemasok, serta masyarakat agar hanya mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi BGN dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
“Apabila terdapat kendala di lapangan, kami meminta seluruh mitra berkoordinasi melalui jalur resmi. Jangan menjadikan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi sebagai dasar pengambilan keputusan operasional,” tegasnya.
BGN juga memastikan koordinasi dengan mitra pelaksana dan seluruh pemangku kepentingan terus dilakukan guna menjaga kelancaran distribusi MBG kepada para penerima manfaat.
“Fokus kami saat ini adalah menjaga keberlangsungan layanan MBG dan memastikan seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan haknya. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan disinformasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat,” tutup Nanik.
Editorial : Adjet