“Penataan mencakup kawasan Jalan MA Salmun, Mayor Oking, Kapten Muslihat, Alun-alun, Dewi Sartika, hingga Nyi Raja Permas. Pelaksanaan proyek penataan kawasan direncanakan berjalan pada tahun 2027,” kata Dedie.
BRO. KOTA BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meminta seluruh perangkat daerah memperkuat penataan Kota Bogor dan meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.
Hal itu disampaikan Dedie saat memimpin apel yang dihadiri Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi, kepala perangkat daerah, camat, dan lurah di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Senin (31/8/2026).
Dalam arahannya, Dedie menyoroti sejumlah agenda strategis penataan Kota Bogor. Di antaranya penataan jalur hijau, pedagang kaki lima (PKL), jalur protokol, penguatan park ranger, penataan perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun, hingga integrasi kawasan Alun-alun Kota Bogor dengan Stasiun Bogor.
Menurut Dedie, penataan jalur hijau perlu segera dilakukan, termasuk mengganti tanaman yang sudah tidak optimal. Pemilihan pohon juga harus mempertimbangkan aspek estetika sehingga mampu memperkuat karakter Kota Bogor.
Integrasi Stasiun Bogor Jadi Prioritas
Pemkot Bogor juga menyiapkan penataan kawasan Stasiun Bogor melalui kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua pihak direncanakan menjadi bagian dari penguatan penataan kawasan tersebut.
Dedie mengatakan penataan akan mencakup Jalan MA Salmun, Jalan Mayor Oking, Jalan Kapten Muslihat, kawasan Alun-alun, Jalan Dewi Sartika, hingga Jalan Nyi Raja Permas. Pelaksanaan proyek penataan kawasan tersebut direncanakan mulai 2027.
“Penataan mencakup kawasan Jalan MA Salmun, Mayor Oking, Kapten Muslihat, Alun-alun, Dewi Sartika, hingga Nyi Raja Permas. Pelaksanaan proyek penataan kawasan direncanakan berjalan pada tahun 2027,” kata Dedie.
Penataan akan mengintegrasikan perencanaan Pemkot Bogor, PT KAI, dan Balai Besar Teknik Perkeretaapian Jawa Barat. Targetnya, kawasan Stasiun Bogor dapat dikembangkan sebagai salah satu hub utama perkeretaapian.
Rencana tersebut juga dikaitkan dengan pengembangan jalur Sukabumi–Cianjur–Padalarang melalui Stasiun Paledang serta rencana perpanjangan relasi Commuter Line hingga Cigombong.
Jika interkoneksi tersebut terealisasi, Dedie menyebut perjalanan kereta jarak jauh dengan titik keberangkatan dari Jakarta berpotensi dimulai dari Stasiun Bogor atau Stasiun Paledang.
163 Ribu Penumpang Akhir Pekan
Dedie menilai integrasi kawasan stasiun harus dibarengi tata kelola kawasan yang baik. Tingginya mobilitas penumpang kereta api dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan perekonomian Kota Bogor.
Ia menyebut jumlah penumpang kereta menuju Bogor pada akhir pekan mencapai rata-rata 163.000 orang.
“Penumpang kereta ke Bogor di akhir pekan (Sabtu-Minggu) mencapai rata-rata 163.000 penumpang. Ini catatan rekor pertama dalam sejarah. Maka diperlukan juga tata kelola yang baik agar tingginya jumlah wisatawan memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi kota,” ujarnya.
Karena itu, Pemkot Bogor berencana menjadikan Jalan Dewi Sartika sebagai salah satu jalur protokol atau jalur utama Kota Bogor.
Penataan tersebut diharapkan membuat mobilitas kendaraan tetap terjaga ketika digelar kegiatan atau event yang membutuhkan rekayasa lalu lintas.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah relokasi PKL dari Jalan Dewi Sartika ke kawasan Jalan Nyi Raja Permas. Selain itu, penutupan perlintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmun akan dilakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 2027.
Lurah Diminta Tak Tunggu Persoalan Viral
Selain penataan kawasan pusat kota, Dedie meminta penguatan pelayanan dan penataan dilakukan hingga tingkat wilayah.
Peran park ranger diminta ditingkatkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan sesuai wilayah kerja serta tugas yang diberikan.
Dedie juga mengapresiasi camat dan lurah yang dinilai aktif merespons aspirasi masyarakat serta berinisiatif menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing.
Namun, ia menegaskan perangkat daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan harus lebih aktif melakukan pendataan. Data tersebut diperlukan sebagai dasar pemerintah dalam menentukan intervensi terhadap berbagai persoalan masyarakat.
“Harus memiliki inisiatif, jangan nunggu, jangan nunggu laporan. Jangan nunggu viral dulu. Para lurah itu wali kota-wali kota kecil. Saya ingin para lurah yang selama ini sudah relatif bagus dan hebat dalam mengurus wilayah harus lebih ditingkatkan,” tegas Dedie.
Menurutnya, penataan wilayah tidak hanya menyangkut estetika kota, tetapi juga mencakup trotoar dan pedestrian, penertiban PKL, pengelolaan sampah, saluran air, hingga berbagai persoalan pelayanan publik lainnya.
Dedie meyakini kolaborasi antara pemerintah di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan akan mempercepat penyelesaian persoalan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kerja bersama mulai dari tingkat kota hingga wilayah harus terus diperkuat agar penataan Kota Bogor dan pelayanan publik semakin baik,” pungkasnya.
Editor : Adjet