BRO. KOTA BOGOR – Pemerintah Kota Bogor mulai merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, pada tahun anggaran 2026. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), jembatan penghubung antarkelurahan, serta revitalisasi kantor kelurahan menjadi prioritas untuk meningkatkan mobilitas dan keselamatan warga.
Lurah Paledang, Ali Firdaus Abdul Kadir, mengatakan pembangunan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat yang didukung berbagai pihak, termasuk pemerintah dan media.
Salah satu proyek utama yang saat ini berjalan adalah pembangunan JPO di kawasan Lebak Sari. Proyek senilai Rp2,7 miliar itu telah resmi berkontrak sejak 25 Mei 2026 dan ditargetkan selesai dalam waktu 180 hari kalender.
“Alhamdulillah, perjuangan warga Lebak Sari selama ini membuahkan hasil. Proses pengerjaan sudah berjalan, diawali dengan pembongkaran serta pemasangan pondasi penahan tanah di titik-titik rawan longsor,” kata Ali saat bertemu warga dan awak media di Posyandu Lebak Sari (25/6)
JPO tersebut memiliki panjang 45,6 meter dengan lebar 1,8 meter. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan karena kondisi geografis Kelurahan Paledang yang berbukit dan padat permukiman.
Menurut Ali, distribusi material ke lokasi proyek tidak bisa dilakukan secara langsung karena keterbatasan akses. Meski demikian, proyek ini turut memberdayakan tenaga kerja lokal dengan melibatkan sekitar 14 warga setempat.
Selain pembangunan JPO, Pemerintah Kota Bogor juga membangun jembatan penghubung antara Kelurahan Paledang dan Kelurahan Pasir Jaya dengan nilai proyek Rp2,7 miliar. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir November 2026.
“Progres pembangunan saat ini berjalan lebih cepat dari target. Kami berharap jembatan ini dapat segera dimanfaatkan masyarakat Paledang dan Pasir Jaya untuk mendukung aktivitas sehari-hari,” ujarnya.
Sementara itu, revitalisasi Kantor Kelurahan Paledang dengan anggaran Rp1,7 miliar juga terus berjalan. Hingga saat ini, pembangunan telah memasuki pekan kelima dengan progres yang dinilai positif.
Di sisi lain, Pemkot Bogor juga akan membongkar JPO Paledang lama yang berada di dekat Stasiun Bogor. Jembatan tersebut sudah lama ditutup karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna.
Pembongkaran dilakukan menggunakan anggaran APBD Kota Bogor 2026 sebesar Rp2,6 miliar dan dijadwalkan dimulai dalam waktu dekat. Sebagai penggantinya, pemerintah menyediakan fasilitas pelican crossing atau lampu penyeberangan pejalan kaki.
“Kami mengimbau masyarakat, khususnya warga RW 01 dan sekitarnya, agar lebih berhati-hati selama proses pembongkaran JPO lama berlangsung,” kata Ali.
Kelurahan Paledang merupakan wilayah terluas di Kecamatan Bogor Tengah dengan luas mencapai 176 hektare. Wilayah ini dihuni sekitar 11.000 hingga 12.500 jiwa yang tersebar di 13 RW dan 58 RT.
Sebagian besar kawasan Paledang menjadi pusat aktivitas ekonomi, perbankan, wisata belanja, serta kawasan strategis seperti Istana Bogor dan Balai Kirti. Namun, sejumlah wilayah permukiman seperti Jalan Paledang, Bojong Neros, Lebak Sari, dan Pohon Manggis memiliki kontur perbukitan serta berada di sempadan sungai yang rawan longsor.
Selain pembangunan jembatan, pemerintah juga masih menghadapi persoalan akses jalan lingkungan yang sempit di sejumlah kawasan permukiman. Kondisi tersebut kerap menyulitkan mobilitas warga, terutama saat terjadi kondisi darurat.
“Akses jalan lingkungan yang sempit masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ketika ada warga sakit atau meninggal dunia, proses evakuasi maupun mobilisasi ambulans sering terkendala,” ungkap Ali.
Sebagai tindak lanjut pembangunan infrastruktur, Kelurahan Paledang telah menyiapkan program lanjutan pada tahun anggaran 2027. Fokus pembangunan akan diarahkan pada perbaikan akses jalan lingkungan dan pembenahan sistem drainase.
“Pada 2027 kami akan fokus pada perbaikan akses jalan gedoran serta penataan drainase lingkungan agar kenyamanan dan keselamatan warga semakin meningkat,” pungkasnya.
Ali menegaskan keberhasilan pembangunan di Kelurahan Paledang membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, DPRD, lembaga masyarakat hingga media, guna memastikan pembangunan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi warga.
Editor : Adjet