BRO. KOTA BOGOR – Pemerintah Kota Bogor resmi meluncurkan Smart Asset Governance Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMASDA) sebagai upaya memperkuat tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Melalui sistem ini, seluruh aset milik Pemkot Bogor dapat dipantau secara terbuka dan terintegrasi.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan SIMASDA menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengawasan sekaligus optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
“Dengan launching SIMASDA ini, pengelolaan aset daerah ke depan akan lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Semua aset akan terlihat, mulai dari lokasi, luas, nilai, hingga pemanfaatannya,” ujar Dedie Rachim, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, keberadaan SIMASDA tidak hanya berfungsi sebagai pusat data aset daerah, tetapi juga menjadi alat pengendalian untuk memastikan aset pemerintah dikelola secara profesional dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
Dedie menegaskan, keberhasilan pengelolaan aset harus diukur melalui indikator yang jelas, terutama dari peningkatan pendapatan yang dihasilkan melalui pemanfaatan aset daerah.
Saat ini, pendapatan dari pemanfaatan aset daerah masih berada di kisaran Rp5,5 miliar per tahun. Ke depan, Pemkot Bogor menargetkan angka tersebut dapat meningkat secara signifikan.
“Kalau sekarang pemanfaatan aset baru Rp5,5 miliar, maka target berikutnya harus bisa Rp10 miliar, Rp15 miliar, bahkan Rp20 miliar. Apalagi total nilai aset Pemerintah Kota Bogor hampir Rp15 triliun,” tegasnya.
Dedie menjelaskan, aset milik Pemkot Bogor terdiri dari berbagai kategori, mulai dari sekolah, kantor pemerintahan, taman kota, jalan, hingga fasilitas publik lainnya. Karena itu, pemerintah akan melakukan pengelompokan aset berdasarkan karakteristik dan potensinya.
“Aset yang memiliki nilai ekonomi akan dipisahkan dari aset yang memiliki nilai sosial, sehingga pengelolaannya lebih tepat dan produktif,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi, menjelaskan bahwa SIMASDA dikembangkan untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan aset daerah yang memiliki nilai strategis.
Menurutnya, seluruh aset pemerintah kini terintegrasi dalam satu platform digital sehingga memudahkan proses pendataan, pengawasan, hingga pemanfaatannya.
“SIMASDA dikembangkan untuk mendorong transparansi pengelolaan aset menuju tata kelola yang efisien dan memiliki nilai ekonomi yang strategis,” ujar Lia.
Aplikasi tersebut memuat berbagai jenis aset daerah, seperti jalan, jembatan, sekolah, fasilitas sosial dan fasilitas umum, kendaraan dinas, hingga aset yang sedang dipinjamkan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
Menariknya, masyarakat maupun investor dapat mengakses informasi aset secara terbuka melalui teknologi Geographic Information System (GIS) yang terintegrasi dalam SIMASDA.
“Masyarakat bisa melihat titik lokasi aset pemerintah. Investor juga dapat mengetahui aset mana yang berpotensi untuk dimanfaatkan atau dikerjasamakan,” jelas Lia.
Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), nilai aset Pemerintah Kota Bogor saat ini mencapai sekitar Rp12,9 triliun. Nilai tersebut terus bergerak seiring adanya pengadaan maupun penghapusan aset setiap tahun.
Lia menambahkan, keterbukaan informasi melalui SIMASDA diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset yang selama ini belum produktif.
Saat ini, pendapatan pemanfaatan aset daerah sebesar Rp5,5 miliar berasal dari sewa aset, skema Bangun Guna Serah (BGS), rumah susun, lapak pedagang kaki lima, hingga lahan reklame.
“Yang paling penting adalah memastikan aset-aset daerah tidak menganggur atau idle. Seluruh aset harus memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan PAD Kota Bogor,” pungkasnya.
Editor : Adjet