“Kami tidak akan menyampaikan semua informasi yang kami dapat saat ini. Tetapi semua kami pelajari, termasuk pihak-pihak terkait. Ini menyangkut kepentingan masyarakat. Anggaran negara jangan sampai sia-sia dan keberlangsungan pekerjaan harus jangka panjang,” tegas Harius
BRO. KOTA BOGOR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor akan mendalami dan memantau secara ketat sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kota Bogor, termasuk proyek yang dikerjakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Langkah ini dilakukan menyusul munculnya berbagai sorotan terhadap kualitas sejumlah proyek fasilitas olahraga yang dibiayai anggaran negara.
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa kerusakan ditemukan pada proyek Dispora. Di antaranya kursi penonton yang terlepas di GOR Indoor A, kesalahan pemasangan besi pengait lintasan di kolam renang, hingga penggunaan keramik yang licin serta warna keramik yang tidak seragam di Kolam Renang Mila Kencana.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor yang baru, Harius Prangganata, mengatakan pihaknya tidak tinggal diam terhadap berbagai informasi dan isu yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan proyek fisik tersebut.
Baca Juga : Baru Dibangun Sudah Rusak, DPRD Bogor Desak Inspektorat Usut Proyek Pembangunan di Dispora
Meski hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk, tim Intelijen Kejari tetap melakukan pengumpulan data dan mempelajari seluruh aspek pekerjaan proyek.
“Informasi banyak kami terima, tetapi kami tidak akan ujug-ujug membawa itu ke ranah hukum tanpa cerita yang jelas. Kami mengumpulkan data dan mempelajari aturan, mulai dari nilai pekerjaan hingga kesesuaiannya di lapangan,” ujar Harius kepada wartawan, Kamis (2/4).
Menurut Harius, salah satu hal krusial yang sedang dipelajari adalah kesesuaian antara perencanaan proyek dengan hasil akhir di lapangan.
Baca Juga : STS Tantang KPP Bogor Raya: Kritik Sidak DPRD, Aktivis atau Centeng Proyek GOR Pajajaran?
Kejaksaan ingin memastikan apakah sarana dan prasarana yang dibangun menggunakan anggaran negara benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat atau justru tidak optimal.
“Kami perlu memastikan apakah barang atau bangunan tersebut benar-benar berguna bagi publik. Kami telusuri mulai dari perencanaan awal sampai tahap pemanfaatannya sekarang,” kata Harius.
Ia menegaskan, pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran negara tidak terbuang sia-sia dan pembangunan dapat memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami tidak akan menyampaikan semua informasi yang kami dapat saat ini. Tetapi semua kami pelajari, termasuk pihak-pihak terkait. Ini menyangkut kepentingan masyarakat. Anggaran negara jangan sampai sia-sia dan keberlangsungan pekerjaan harus jangka panjang,” tegasnya.
Terkait sorotan DPRD Kota Bogor mengenai sejumlah kekurangan fisik pada proyek GOR Indoor, Harius menilai setiap pihak, termasuk anggota dewan, memiliki hak menyampaikan kritik sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Namun untuk menyimpulkan sebuah proyek bermasalah atau tidak, kejaksaan membutuhkan penjelasan langsung dari pihak yang bertanggung jawab secara teknis, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun penyedia jasa.
“Kalau hanya dari jawaban kanan-kiri itu belum tentu pasti. Kami baru bisa menyimpulkan kegiatan itu benar atau salah setelah ada penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab atau penyedianya,” jelasnya.
Harius juga mengingatkan bahwa setelah proses serah terima pekerjaan, tanggung jawab terhadap fasilitas tersebut beralih ke tahap pemeliharaan.
Karena itu, ia menilai penting adanya anggaran dan pengawasan pemeliharaan agar fasilitas publik tetap dalam kondisi baik meskipun proyek pembangunan telah selesai.
“Jika sudah ada serah terima berarti sudah ada anggaran pemeliharaannya. Kami akan terus memantau dan memonitor kegiatan itu,” katanya.
Kejari Kota Bogor akan bersikap objektif dalam menelaah setiap persoalan proyek pembangunan. “Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian atas berbagai informasi yang berkembang di lapangan,” pungkas Harius
Editor : Adjet