BRO. SERANG – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid resmi membuka Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Hotel Aston Serang, Banten, Minggu (8/2/2026). Dalam forum tersebut, Meutya menegaskan pentingnya menjaga etika pers dan integritas jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Konvensi yang mengusung tema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” itu dihadiri ratusan tokoh pers nasional, pimpinan media, konstituen Dewan Pers, serta praktisi komunikasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pidato kuncinya, Meutya menekankan bahwa transformasi digital harus tetap berorientasi pada kepentingan publik dan tidak boleh menggerus peran pers sebagai pilar demokrasi.
“AI bukan sekadar alat efisiensi, tetapi juga membawa tantangan serius bagi etika jurnalistik. Teknologi harus mendukung kerja wartawan, bukan menggantikan peran manusia dalam verifikasi informasi dan fungsi kontrol sosial,” tegas Meutya.
Ia menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan digital yang lebih komprehensif untuk melindungi ekosistem informasi nasional. Regulasi tersebut ditujukan untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan transparan antara platform digital global dan media lokal.
Selain regulasi, Menkomdigi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pers, terutama melalui pelatihan kecakapan digital bagi wartawan di daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi kesenjangan kualitas informasi antara pusat dan daerah.
“Pers yang kuat lahir dari wartawan yang adaptif terhadap teknologi, namun tetap berpegang pada etika dan nilai jurnalistik,” ujarnya.
Meutya juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan implementasi publisher rights melalui koordinasi intensif dengan Dewan Pers dan organisasi konstituen. Transparansi kebijakan, menurutnya, menjadi kunci keberlanjutan industri media nasional di era digital.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa disrupsi digital merupakan keniscayaan dalam perjalanan peradaban manusia. Namun demikian, ia menilai publik tetap membutuhkan media arus utama yang mampu menyajikan informasi jernih, terverifikasi, dan dapat dipercaya.
“Di tengah banjir informasi dan konten toksik, masyarakat justru mencari ‘air bersih’. Di situlah peran utama pers sebagai penyaring fakta,” kata Komaruddin.
Ia mengibaratkan disrupsi digital sebagai banjir lumpur yang merusak, tetapi sekaligus dapat menyuburkan jika dikelola dengan baik melalui inovasi dan adaptasi. Menurutnya, tanggung jawab etik, proses verifikasi, dan nilai kemanusiaan membuat media arus utama tidak tergantikan oleh mesin.
Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan revitalisasi pers nasional dalam menghadapi tantangan teknologi, sekaligus memperkuat komitmen bersama menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.
Kegiatan tersebut ditutup dengan pembacaan deklarasi nasional serta diskusi panel yang menghadirkan pakar teknologi dan tokoh media, membahas regulasi AI, etika jurnalistik, serta perlindungan hak cipta karya pers di ruang digital.
Editor : Adjet