“Perubahan desil dapat terjadi akibat pemutakhiran data sosial ekonomi yang dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS).,” kata Camat Rokib (22/7)
BRO. KOTA BOGOR – Sejumlah warga di Cimanggu Gang Pesantren, RT 01/RW 07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, mendatangi rumah Ketua RW setempat untuk memprotes perubahan status desil kesejahteraan yang melonjak drastis. Kenaikan desil tersebut dikhawatirkan membuat warga kehilangan hak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Warga mengaku terkejut setelah mengetahui status desil mereka berubah dari kategori desil 1, 2, 3, dan 4 menjadi desil 5 hingga 10. Padahal, menurut mereka, kondisi ekonomi keluarga masih tergolong rentan dan membutuhkan bantuan pemerintah.
Salah seorang warga, Indriani, mengatakan perubahan status desil terjadi pada banyak warga di lingkungannya. Bahkan, hampir separuh warga yang sebelumnya menerima bantuan kini mengalami kenaikan desil.
“Di sini hampir 50 persen warga yang tadinya menerima bantuan dari pemerintah kini berubah desil. Yang sebelumnya desil 1, 2, 3, dan 4 sekarang menjadi desil 5 sampai 10,” ujar Indriani.
Ia menilai perubahan tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, termasuk janda lanjut usia tanpa penghasilan tetap serta keluarga yang masih tinggal di rumah kontrakan dengan pendapatan minim.
“Makanya warga mempertanyakan dasar penilaian yang membuat status desil mereka berubah,” katanya.
Selain itu, Indriani juga menyoroti proses pendataan yang dilakukan petugas sensus. Ia menilai sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada warga terlalu detail dan sensitif.
“Pertanyaannya sangat sensitif. Sampai sabun mandi saja ditanyakan mereknya,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan adanya perbedaan hasil pendataan di lapangan. Menurutnya, terdapat warga yang masih memiliki penghasilan tetap dan berada pada usia produktif, namun tetap tercatat dalam kategori desil rendah.
“Kenapa setelah didata ada warga yang justru menjadi desil 5 hingga 10? Ini yang membuat warga bingung,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Yuningsih, warga RT 03 yang mengaku sebelumnya menjadi penerima bantuan sosial. Namun saat mengecek data melalui aplikasi, statusnya tercatat berada pada desil 6 dari 10.
“Saya dulu dapat bantuan dari pemerintah. Sekarang ketika dicek, kok malah menjadi desil 6 per 10. Yang saya pertanyakan, saya juga tidak didatangi petugas sensus,” kata Yuningsih.
Padahal, lanjut dia, kondisi ekonominya masih jauh dari sejahtera. Ia dan suaminya masih tinggal di rumah kontrakan, sementara suaminya bekerja serabutan dan dirinya tidak memiliki pekerjaan tetap.
“Bantuan itu sangat berarti bagi saya yang membutuhkan, apalagi untuk kebutuhan anak sekolah,” ujarnya.
Menanggapi protes warga, Camat Tanah Sareal Rokib menjelaskan bahwa perubahan desil dapat terjadi akibat pemutakhiran data sosial ekonomi yang dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Memang sedikit banyak sensus ekonomi ini akan berdampak kepada desil. Informasinya dari Dinas Sosial nanti akan ada verifikasi ulang, terutama bagi warga yang mengalami kenaikan desil dan terdampak akibat pendataan ekonomi saat ini,” kata Rokib.
Menurutnya, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi ulang terhadap warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Kasus kenaikan desil di Kedung Waringin ini memicu keresahan warga karena data kesejahteraan menjadi salah satu dasar utama penentuan penerima bantuan sosial. Warga berharap pemerintah segera melakukan verifikasi dan memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan agar masyarakat rentan tidak kehilangan akses bantuan secara keliru.
Editor : Adjet