“Terkait data desil yang diprotes warga karena mengalami kenaikan, ini menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Bogor. Kami mengingatkan BPS untuk mengecek ulang dan memvalidasi hasil pendataan tersebut. Menurut warga, tidak dilakukan ground checking,” kata Fajar, Rabu (22/7/2026).
BRO. KOTA BOGOR – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor segera melakukan validasi ulang data desil kesejahteraan warga di Cimanggu Gang Pesantren, RT 01/07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal. Desakan itu muncul setelah sejumlah warga mengeluhkan kenaikan status desil yang dikhawatirkan berdampak pada hilangnya akses bantuan sosial (bansos).
Keluhan warga mencuat karena status desil mereka berubah dari kelompok desil 1, 2, 3, dan 4 menjadi desil 5 hingga 10. Perubahan tersebut memicu kekhawatiran lantaran data desil menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.
Fajar menegaskan, Komisi IV DPRD Kota Bogor memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia meminta BPS tidak hanya mengandalkan hasil pendataan administratif, tetapi juga melakukan pengecekan langsung atau ground checking untuk memastikan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Terkait data desil yang diprotes warga karena mengalami kenaikan, ini menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Bogor. Kami mengingatkan BPS untuk mengecek ulang dan memvalidasi hasil pendataan tersebut. Menurut warga, tidak dilakukan ground checking,” kata Fajar, Rabu (22/7/2026).
Baca Juga : Warga Cimanggu Geruduk Rumah Ketua RW, Protes DESIL Bansos Naik: Takut Bantuan Dihentikan
Menurutnya, validasi ulang sangat penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam penetapan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, perubahan status desil dapat berpengaruh langsung terhadap hak warga untuk menerima bantuan pemerintah.
“Mana yang benar, mohon BPS Kota Bogor memvalidasi ulang terkait keluhan warga. Jangan sampai masyarakat yang berhak menerima bantuan justru kehilangan haknya akibat data yang tidak sesuai,” tegasnya.
Fajar menilai data kesejahteraan harus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Karena itu, ia meminta BPS segera menindaklanjuti laporan warga dan melakukan verifikasi faktual di lapangan.
“Saya dari Komisi IV DPRD Kota Bogor mengingatkan kepada BPS agar segera memvalidasi ulang data-data terkait hasil pendataan yang dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RW 07 Kedung Waringin, Wandi, membenarkan adanya warga yang mendatangi kediamannya untuk mempertanyakan perubahan status desil mereka.
“Warga datang ke rumah saya dan mempertanyakan perubahan data desil mereka,” kata Wandi.
Ia berharap pemerintah segera melakukan verifikasi ulang agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi warga. Menurutnya, masih terdapat warga lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan serta keluarga dengan anak usia sekolah yang membutuhkan bantuan pemerintah.
“Mudah-mudahan desilnya bisa turun lagi karena warga ini masuk golongan kurang mampu secara ekonomi. Ada lansia yang tidak berpenghasilan dan keluarga yang masih memiliki anak sekolah. Mereka berharap tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong BPS dan instansi terkait segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Validasi dan verifikasi faktual dinilai menjadi langkah penting agar bantuan sosial tepat sasaran dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya akibat ketidaksesuaian data.
Editor : Adjet