“Ini kejadian serius dan tidak boleh dianggap ringan. Program MBG dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan malah menjadi sumber keracunan massal. Pemerintah harus turun cepat dan transparan,” tegas Dedi.
BRO. KOTA BOGOR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot setelah puluhan siswa dari SDN 2 Batutulis, SDN 3 Batutulis, SD Lawanggintung, dan sekolah PUI Kota Bogor mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG, Jumat (14/11/2025).
Insiden terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Para siswa mulai merasakan mual, pusing, dan muntah tak lama setelah mengonsumsi menu dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) La Isola Batutulis.
Laporan dari Puskesmas Balekambang dan Dinas Kesehatan Kota Bogor menyebut, menu ayam yang disajikan diduga beraroma tidak sedap dan ditemukan bagian yang belum matang. Hingga siang, tercatat 36 siswa mendapatkan penanganan medis. Tiga di antaranya masih dirawat.
Baca Juga : Sebanyak 20 Siswa SDN Batutulis Diduga Keracunan Usai Konsumsi Makanan MBG, Distribusi Dihentikan Sementara
DPRD Kota Bogor Minta Investigasi Menyeluruh
Anggota DPRD Kota Bogor Dapil Bogor Selatan, Dedi Mulyono, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak pemerintah kota bertindak cepat.
“Ini kejadian serius dan tidak boleh dianggap ringan. Program MBG dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan malah menjadi sumber keracunan massal. Pemerintah harus turun cepat dan transparan,” tegas Dedi.
Ia menilai dugaan ayam kurang matang menunjukkan lemahnya pengawasan kualitas di dapur SPPG. Menurutnya, SPPG yang lalai harus dihentikan sementara, dan seluruh dapur wajib memperketat standar produksi.
Baca Juga : Parah, Baru 4 dari 55 SPPG di Kota Bogor Miliki Sertifikat Laik Hygiene, Program MBG Disorot
“Anak-anak bukan bahan eksperimen. Kalau ada SPPG yang abai, hentikan dulu operasinya sampai benar-benar memenuhi standar,” ujarnya.
Baru 5 dari 55 SPPG yang Memiliki Sertifikat Higiene
Dedi juga menyoroti lemahnya aspek perizinan. Dari 55 SPPG yang beroperasi di Kota Bogor, baru lima yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini alarm keras. Sertifikasi higiene itu syarat utama, bukan pelengkap. Pemkot harus segera menertibkan semua SPPG agar memenuhi SLHS. Jangan tunggu korban berikutnya,” tegasnya.
DPRD Akan Kawal Investigasi dan Publikasi Hasil Lab
DPRD Kota Bogor akan mengawal penuh proses investigasi. Dedi meminta Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR memperketat seluruh rantai produksi MBG, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah.
“Program MBG itu bagus dan sangat dibutuhkan. Tapi pelaksanaannya wajib aman, profesional, dan sesuai standar. Tidak boleh ada makanan yang lolos tanpa pengecekan ketat,” pungkasnya.
Editor : Adjet