“Kami sangat kecewa karena DPRD tidak bersedia menerima audiensi. Padahal kami hanya ingin menyampaikan aspirasi agar ada kebijakan yang berpihak kepada rakyat dalam proses pembebasan lahan ini,” kata Suhendi, Jumat (24/7/2026).
BRO. KOTA BOGOR – Warga terdampak pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) Kota Bogor mengaku kecewa setelah DPRD Kota Bogor menolak menerima audiensi yang diajukan untuk membahas persoalan pembebasan lahan dan ganti kerugian.
Salah seorang pemilik lahan terdampak, Suhendi, mengatakan audiensi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi warga agar DPRD sebagai wakil rakyat mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerbitkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Kami sangat kecewa karena DPRD tidak bersedia menerima audiensi. Padahal kami hanya ingin menyampaikan aspirasi agar ada kebijakan yang berpihak kepada rakyat dalam proses pembebasan lahan ini,” kata Suhendi, Jumat (24/7/2026).
Baca Juga : Kuasa Hukum Sebut Ganti Rugi Lahan R3 Kota Bogor Cacat Administrasi, Warga Tetap Tolak Pencairan
Menurut Suhendi, hingga kini nilai ganti kerugian yang ditawarkan kepada warga masih mengacu pada hasil appraisal tahun 2013. Kondisi tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan harga tanah saat ini dan berpotensi merugikan masyarakat.
“Masa kami dipaksa menerima ganti rugi berdasarkan appraisal tahun 2013. Kami juga tidak pernah diajak bermusyawarah maupun mendapatkan sosialisasi yang memadai,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD Kota Bogor seharusnya hadir sebagai penyambung aspirasi masyarakat, terutama dalam persoalan yang menyangkut hak-hak warga terdampak pembangunan.
Baca Juga : Ganti Rugi Belum Tuntas, Pembangunan R3 Kota Bogor Terancam Digugat Lagi
“Ini jelas merugikan rakyat. Seharusnya DPRD hadir sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan terkesan tidak peduli terhadap persoalan yang kami hadapi,” tegasnya.
Warga berharap DPRD Kota Bogor segera membuka ruang dialog dan memfasilitasi penyelesaian persoalan pembebasan lahan proyek R3 secara adil, transparan, serta mengedepankan musyawarah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Komisi III DPRD Kota Bogor terkait penolakan audiensi tersebut maupun tuntutan yang disampaikan warga terdampak proyek R3.
Editor : Adjet